PERTARUNGAN IDEOLOGI EKONOMI
DI ARENA CAPRES: SBYNOMICS Vs JKNOMICS
Oleh M. Idrus Taba
Seorang nelayan di Pulau Barranglompo bertanya kepada saya:”apa yang dimaksud ekonomi neolib dan ekonomi kerakyatan?” Sebagai seorang ekonom dan akademisi, pertanayaan ini mudah saya jawab. Kesulitannya adalah, karena yang bertanya seorang nelayan yang tingkat pemikirannya sederhana. Hal ini membutuhkan “pembumian”jawaban yang mudah dipahami. Saya tidak menjawab dikotomi keduanya, tapi memberinya contoh. “Jika Barrang lompo diberikan oleh pemerintah, bantuan dana bergulir 100 juta kepada 100 orang masyarakat untuk diputar agar dana tersebut produktif, maka ada dua cara untuk melakukannya. Pertama, uang 100 juta rupiah kita bagikan kepada 100 orang, sama rata. Maka, setiap orang dapat satu juta rupiah. Tetapi, pemerintah (sebagian besar) yang mengatur dan menentukan cara mengelola uangnya, mengembangkan usahanya, dan membayar utang.. Cara kedua, kita pilih lima orang kaya yang kuat modalnya, usahanya, jaringannya dan sudah dikenal oleh pemerintah. Uang 100 juta dibagikan kepada 5 orang “kuat” tersebut untuk memutar dana besar itu agar bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang besar dan cepat. Tanpa diganggu, bagamana cara mengelola uang tersebut. Kalau ekonomi 5 orang ini tumbuh besar, maka diharapkan, usaha mereka akan memberi kucuran kepada 95 orang lainnya dan kepada pemerintah, berupa pajak. Cara ini disebut trickledown effect, yang jadi “azimat” pada masa Orba dulu, sehingga lahirlah Konglomerasi gurita didunia bisnis. Cara pertama, kita sebut ekonomi kerakyatan atau sosialis, dan cara kedua dinamakan liberal-kapitalis. Kata neoliberal, yang artinya liberal baru, adalah upaya liberalisme untuk merebut kembali kekuasaan atas pasar bebas, ekspansi modal, dan globalisasi di tangan penguasa capital ini, dengan memperlebar arenanya, bukan hanya pada kelembagaan ekonomi pasar saja, tetapi juga merambah ke kelembagaan non-pasar (nonmarket institutions) diluar bidang ekonomi. Nelayan itu manggut-manggut, tetapi mungkin maksudnya dia tambah tidak paham.
Cara pertama, walau diamanahkan dalam UUD 45, tetapi secara makro dan pilihan ideologis ekonomi, kita belum pernah memilihnya. Walaupun Soekarno tahun 1966, pernah mengemukakan istilah “demokrasi Ekonomi” yang dapat dianalogkan dengan ekonomi kerakyatan, tetapi gagasannya lebih berat kemuatan politiknya ketimbang ekonominya. Bahkan hingga lengsernya Soeharto, dan jejeran Presiden sesudahnya: Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, belum ada Presiden yang tertarik akan ideology ekonomi kerakyatan. Kalau hanya sebatas retorika, negeri ini sudah bisa tenggelam oleh “busa janji”. Sebaliknya, cara kedua, paling digandrungi oleh para presiden terdahulu, utamnya di era Orde Baru, ketika kita memulai pembangunan Repelita tahun 1969. Sistem ekonomi yang dianut saat itu dan sekarang, jelas adalah liberal-kapitalis. Walau kita berusaha menepisnya dengan mengemukakan bahwa sistim ekonomi Indonesia bukan etatisme-terpimpin dan juga bukan liberal-kapitalis. Sehingga secara berseloroh, Frans Seda pernah mengatakan bahwa sistim ekonomi Indonesia adalah sistim ekonomi serba bukan.
Pertarungan calon Pilpres saat ini antara tiga pasang Capres/Cawapres, telah mencoba menyeret ideology ekonomi ke ranah politik. Pasangan SBY-Budiono, dikonotasikan sebagai penganut sistem liberal-kapitalis (neo-lib), sedang dua pasangan lainnya JK-Wiranto dan Mega-Prabowo, lebih ke ekonomi sosialis, yang dilunakkan sebagai ekonomi kerakyatan atau kebangsaan. Pertanyaannya adalah: apakah berbagai isme-isme ideology itu masih hidup? Apakah penerapan dalam kebijakan ekonomi akan sangat berbeda?
Ideologi Ekonomi
Pertarungan ideology sangat marak di abad ke-19. Berbagai pikiran besar yang mendasari lahirnya ideology yang kita kenal saat ini , banyak lahir di masa itu. Sebut saja : Dialektika Hegel, Materialisme Feurbach, Historis-materialisme Marx dan Engel, Utilitarianisme dan Hedonisme Bentham dan Mill, Kebebasan dan individualisme Spencer dan Sumner, Hukum alamiah dalam masyarakat Grotius, Struggle for life Darwin, dan nasionalisme Mazini. Ideologi politik ini kemudian banyak mempengaruhi pembentukan ideology ekonomi. Contohnya, filsafat kebebasan individu, harmoni kepentingan, hedonisme dan utilitarian, mendorong lahirnya ideology ekonomi pertama yang lazim disebut Economic Liberalism, atau ideology ekonomi laissee-faire yang dibangun Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan Jean Baptise Say. Sebaliknya, faham-faham sosialisme yang sudah muncul sejak abad ke-14, melalui pemikiran Owen, Proudhon atau Saint-Simon, kemudian dipertegas secara radikal melalui “sosialisme ilmiah” dari Marx, Hegel dan Engels yang lahir pada Abad ke-19 pula. Namun ketika memasuki abad 20, terjadi penurunan gagasan-gagasan politik dikalangan intelegensia barat, sehingga kemudian muncul anggapan “berakhirnya era ideology”. Walaupun, hal tersebut lebih melemah di Barat, tetapi dikawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin, justru mengalami pasang naik.
Ketika terjadi resesi ekonomi 1930 yang dikenal dengan The great depression, maka era laisess faire yang menganggap pemerintah tidak perlu campur tangan, telah berakhir. Gagasan Keynes tentang perlunya campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan dengan demikian dapat menimbulkan pengaruh terhadap kesempatan kerja, adalah paku terakhir pada peti mati laissess faire. Sejak itu, sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang dilanjutkan Paul A.Samuelson dan Kenneth Galbraith, dijalankan. Persoalannya, sejauhmana campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi, tetap menjadi perdebatan. Kapitalisme ini, untuk membedakan kapitalismenya AdamSmith dkk, disebut Kapitalisme modern atau kapitalisme dewasa (matured capitalism). Pemerintah, masyarakat, ilmuwan ekonomi maupun social, kemudian lebih mempercayai ilmu pengetahuan yang bebas mencari kebenaran dan kegunaan, daripada percaya doktrin-doktrin ideology. Umumnya masyarakat tidak perduli, apakah ideology yang berlaku adalah kapitalisme atau yang lainnya.
Di sisi lain, ideology sosialisme atau marxisme, yang meramalkan “runtuhnya kapitalisme” dan lahirnya “masyarakat tanpa kelas”, ternyata tidak terbukti. Walaupun sejumlah negara sosialis tumbuh seperti Uni Sovyet, China, Yugoslavia, dan Eropa Timur, tetapi masyarakat tanpa kelas tidak pernah terjadi. Yang lahir justru adalah tumbuhnya negara totaliter yang teknokratis dengan semangat nasionalisme sempit yang jauh dari angan-angan Marx. Fenomena ini kemudian melahirkan sejumlah paradoksal. Negara-negara Eropa Barat yang sukses dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran yang merata, mengatakan bahwa sosialisme telah tercapai disitu, tetapi menganut ideologi liberal-kapitalis. Sebaliknya, China, yang menganut ideology Marxis-fundamentalis, perekonomiannya sangat kapitalis. Rusia, sejak runtuhnya Uni Sovyet, sudah kapitalis. Sebaliknya, Amerka Serikat di era Barrack Obama, justru semakin sosialis, dengan banyaknya campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi swasta pada krisis global. Jadi, sistem ekonomi yang dianut AS bukan lagi murni kapitalisme. Setidaknya hal ini ditegaskan Robert Heilbrouner dalam The Decline of Business Civilization, yaitu dengan masuknya mekanisme perencanaan ekonomi dalam perusahaan swasta raksasa maupun pemerintah yang makin mengatur jalannya perekonomian. Indonesia, yang menyatakan sistem ekonominya adalah “demokrasi Ekonomi” (sebuah sistem yang khas Indonesia), sejatinya kalau merunut pasal 33, 34, dan pasal 27 ayat 2 UUD 45 adalah ekonomi sosialis, tetapi kenyatannya, kita sangat terperosok pada sistim liberal-kapitalis. Dualisme ini ditandai dengan hadirnya ratusan perusahaan BUMN yang “sangat negara” dan “gurita konglomerasi” yang sangat kapitalis. Namun demikian, pada tataran kajian, saat ini, para teoritisi maupun praktisi, lebih berorientasi pada ekonomi positip yang ditandai dengan semakin melemahnya pada doktrin-doktrin ideology. Kloningisasi berbagai ideology yang kemudian diuji dengan kenyataan empiris tentang kebenaran dan manfaatnya, akhirnya menghasilkan sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang dianut oleh hampir semua negara di dunia. Dalam pandangan ekonomi politik, keempat isme: kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan ekonomi campuran (mixed economy) dapat dipetakan sebagai berikut.
Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik
No
Sifat Dasar
Kapitalisme
Sosialisme
Komunisme
Mixed Economy
1
Pemilikan
Individu
Industri dasar milik negara, sisanay individu
Seluruhnya milik negara
Individu dan negara
2
Inisiatif pembentukan badan usaha
· Individu
· Partnership
· Korporasi
· Usaha bersama pada industry dasar dan individu lainnya
Negara
Individu dan negara
3
Inisitaif ekonomi
· Keuntungan sebagai motif utama
· Motif ekonomi dan non-ekonomi
Insentif terbatas
Ekonomi, social politik, dll
4
Mekanisme pembentukan harga
· Pasar (supply dan demand)
· Pemerintah/birokrasi
Negara
Birokrasi
Hukum Pasar
5
Kompetisi atau persaingan
· Eksis
· Ada, bila negara berkeinginan
Tidak ada
Ada, atau bisa tidak ada
6
Struktur organisasi
· Desentralisasi
· Semi sentralistik
Sentralisasi penuh
Desentralisasi
7
Inisiatif kegiatan
· Materialistik
· Sosialistik
Untuk ideology
Gabungan
Sumber: Rachbini, 2006
Karakteristik Kebijakan: “SBYnomics, JKnomics/Meganomics”
Jika (diasumsikan), SBY-Budiono akan cenderung memilih ekonomi Neolib, sedangkan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo akan lebih cenderung ke bentuk ekonomi sosialisme kerakyatan, maka karakteristik kebijakan ekonominya kelak (jika terpilih memimpin republic ini) juga akan cenderung menganut dasar ideology sistem tersebut.
Kebijakan Ekonomi Neoliberalisme
Pertama, Sistem ekonominya berdasar Kapitalisme abad ke-19. Menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Penentu utama kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Gagasan ini barangkali masih dipengaruhi oleh gagasan John Locke (abad 18) yang mengatakan bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun. Pada zaman kapitalisme abad ke-19 ini, orang bebas diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak-hak dan mampu menggunakannya dengan memperkecil campur tangan pihak lain (aturan pihak lain): kita berhak menjalankan kehidupan sendiri. Kedua, Mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa. Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Ketiga, Menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestic. Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Keempat, Memangkas anggaran publik untuk layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah (seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang). Kelima, deregulasi terhadap berbagai hambatan dan hukum perdagangan.. Keenam, privatisasi, dimana aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). Ketujuh, mengenyahkan konsep “the public good”: mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”.
Kebijakan Ekonomi Kerakyatan/Sosialisme
Pertama, sistem ekonominya berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 45 yaitu: 1) Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 2) Kemakmuran masyarakat yang paling utama, bukan perorangan maupun golongan. 3) Asas perekonomian pada kekeluargaan (sosialisme), bukan persaingan bebas. 4) Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. 5). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, privatisasi terhadap produksi vital, bertentangan dengan sistem ekonomi kerakyatan. 6) Hanya perusahaan yang tidak menguasai hayat hidup orang banyak boleh diswastanisasi.7) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini merujuk pada pengelolaan SDA seperti pertambangan, pengelolaan hutan dan laut yang dijadikan sebagai kekuatan tawar untuk kemakmuran rakyat. Kedua, sumber utama kekuatan yang dibangun adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu, sistem monopoli, dalam berbagai bentuk apapun harus ditolak. Keempat, keberpihakan pemerintah secara penuh kepada rakyat, bukan pada kekuatan ekonomi asing atau konglomerasi domestic. Sikap presiden Bolivia Eva Morales dan Venezuella, Hugo Chaves, dalam menasionalisasi pertambangan di negaranya merupakan bukti keberpihakannya pada rakyat. Kelima, meningkatkan anggaran public untuk layanan social, seperti pendidikan dan kesehatan. Kuba, sebagai contoh, salah satu Negara sosialis terbaik dalam pelayanan kesehatannya.
Si Nelayan, semakin mengangguk dalam. Mungkin, dia sudah yakin, dalam Pilpres nanti, dia akan memilih siapa.
Rabu, 27 Mei 2009
Senin, 04 Mei 2009
ANGKA
Ada cerita yang dapat membedakan, antara tujuan (goals) dan Angka statistic. Dua orang Profesor ahli statistik, sedang menunggu kereta di peron. Saking asyiknya cerita, mereka tidak menyadari kalau kereta yang ditunggu sudah tiba, bahkan telah bergerak pergi. Kontan saja, kedua Professor lari lintang-pukang memburu kereta. Hasilnya: hanya satu yang berhasil melompat ke atas. Seorang penumpang di peron, kebetulan mantan mahasiswa si Profesor datang menghibur. “Prof, walaupun ketinggalan kereta, tetapi secara statistic, anda telah berhasil 50%, karena satu dari dua orang, berhasil naik kereta”. Si Professor menyergah:”Secara statistic memang berhasil. Tetapi, secara tujuan, gagal. Karena yang mau berangkat saya. Teman saya itu cuma mengantar”. Tujuan dan angka statistic, jadi acuan yang terus dipelototi di banyak organisasi yang mematok target dan kinerja: produksi, penjualan, pemasaran, biaya, nilai saham, inflasi, pertumbuhan dan seterusnya. Dalam dunia bisnis, angka yang kuat dari hasil sebuah merger, akuisisi, aliansi, trust, holding, amalgamasi, kartel, adalah sebuah sinyal bahwa sebuah persenyawaan berbagai unsur harus dilanjutkan. Karena tujuannya sangat jelas: profit. Namun, dalam ranah politik, justru bisa lain. Signifikansi angka yang diperoleh Partai Demokrat di atas Partai Golkar, justru melahirkan sebuah perceraian SBY dan JK. Angka, telah membuat nanar mata para “owners” dan “CEO” partai Demokrat untuk membuang koalisi lama dan mencari “merger” baru. Seolah angka adalah representasi mutlak sebuah perpsepsi social politik dan kondisi psikologis masyarakat terhadap hanya “seorang tokoh”, dan bukan “tokoh lainnya”. Keberhasilan seorang CEO, seperti Lee Iacoccoa pada Chrysler, Bill Gates pada Microsoft di dunia bisnis, karena ditunjang orang-orang cerdas dan kuat disekitarnya yang dapat menerjemahkan dengan baik ide-ide besar menjadi operasional, dalam bahasa yang “jelas dan lugas”. Atau, seorang Lee Kwan Yu, Bapak Singapura, ketika membangun Singapura dari sebuah rawa dan pelabuhan nelayan, dikelilingi oleh “petarung-petarung” lapangan sebagai “transporter” ke rakyat. Angka-angka capaian Partai Demokrat, yang direpresentasikan sebagai cermin ketokohan SBY, seharusnya tidak melupakan bahwa ada seorang tokoh yang bernama JK, sebagai petarung, transporter, dan pekerja yang berani bergumul di pekerjaan yang “berlumpur” dan mengerikan seperti: konflik Aceh, Maluku, Poso dan meyelesaikannya dengan bukan darah. Esensi demokrasi ada disitu. Kualitas seorang CEO sekaligus Negarawan pada diri JK, bukan hanya sekadar sebuah angka, tetapi pada substansi tujuan.
Jumat, 03 April 2009
Jokes dan Refleksi Politik: Tertawa disecangkir kopi pahit
Jokes dan Refleksi Politik: Tertawa disecangkir kopi pahit
Oleh: M. Idrus Taba
Menyoal nasionalisme bangsa yang semakin mengabur di era globalisasi, tetapi secara paradoksal justru mencuatkan semakin menyuburnya nasionalisme Sara ala Balkan, juga mengilhami para joker dunia mengangkatnya sebagai tema. Dimata Sovyet, warga muda AS memiliki nasionalisme yang tipis, melalui jokes berikut ini. Dua penyusup di wilayah Sovyet tertangkap KGB. Keduanya tidak mau mengaku, siapa diantara mereka yang warga AS, walau telah dipaksa dengan siksaan. Lalu dihadirkan seorang Sosiolog sebagai interrogator. Dengan tenang, si Sosiolog cuma menyuruh keduanya menyanyikan Lagu Kebangsaan AS. Ketika seorang diantaranya tidak hapal, langsung dipastikan dia Warga AS. Hal yang sama, dalam kasus yang mirip, pernah dialami oleh Prof. Edi Swasono, menantu Bung Hatta, ketika mengajar Ilmu Bumi Ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau menyebutkan 10 daerah di Indonesia, dan mahasiswa disuruh menyebutkan letaknya dimana, misalnya Pare-Pare dan Toraja diantaranya. Dari 30 mahasiswa, hanya empat orang yang dapat menyebut tiga dari 10 secara benar. Ternyata, di benak orang Jakarta, Indonesia hanya seputaran Jabotabek. Nasionalisme kebangsaan yang seharusnya kita tuju untuk dibangun, saat ini mendapat ujian berat, ketika desentralisasi menjadi euforia di daerah yang mengedepankan nasionalisme SARA yang lebih mononjol. Keberingasan di daerah dalam ranah politik, dibungkus dengan kulit tebal sara dan lokalisme, dengan mengabaikan pertimbangan rasional lainnya. Maka percikan konflik dalam berbagai perhelatan kenduri demokrasi dan politik di daerah, tinggal menunggu waktu saja untuk meledak. Dan ranah yang paling subur dan cepat menuai panen konflik adalah SARA.
Pers AS, yang sering gagal memakai kacamata dengan lensa yang sama dalam memandang sebuah peristiwa, terutama menyangkut Islam, juga turut bertanggungjawab atas suburnya sentiment ini.. Pers bebas, pers yang memihak pada kebenaran, tetaplah sebuah entitas bisnis dalam sebuah tekanan environment politik dan psikologis budaya masyarakatnya. Tidak terkecuali di AS. Benturan peradaban Barat dan timur (Islam) seperti tesis Huntington salah satu contohnya. Di New York, Seorang anak, dikejar anjing gila. Dalam kondisi yang terdesak dan sangat berbahaya, tiba-tiba muncul seorang lelaki, dengan ciri-ciri Timur Tengah: pakai sorban, berjangggut lebat, dan berjubah gamis. Dengan sekali tebas, anjing itu terlempar dan mati. Anak itu selamat. Orang-orang yang berkerumun memberi pujian. Muncul wartawan New York Times mewawancarai. Besoknya, berita di Koran berbunyi:” seorang anak kecil dikejar oleh teroris Arab: bersorban, berjanggut, dan berjubah gamis. Untung, seekor Anjing, dengan tangkas menyelamatkan anak itu”.
Multikulturalisme dan pluralisme sebagai nilai-nilai yang menjunjung tegaknya demokrasi, juga sarat dijadikan tema-tema jokes, khususnya di Negara multirasial seperti AS. Kulit hitam di AS, sering dijadikan santapan ejekan jokes politik di Uni Sovyet yang menganggapnya sebagai sebuah noda sejarah bangsa Anglo Saxon. . Misalnya, seperti ini.. Konon, AS sudah menyiapkan penyerbuan ke Sovyet. Untuk memperoleh data akurat, diperintahkan CIA, dinas rahasia AS memata-matai. Untuk itu, CIA menyiapkan dan melatih agennya selama berbulan-bulan untuk menyusup ke Kremlin. Seluruh bahasa di Sovyet sudah dikuasainya. Ketika Agen disusupkan, langsung ditangkap oleh KGB, dinas rahasia Sovyet. Dengan heran si Agen CIA bertanya:”Kamerad, bagaimana anda langsung tahu, bahwa saya bukan orang Sovyet?”. Dengan kalem, agen KGB menjawab:”Mudah saja. Di Sovyet tidak ada orang Negro!”. Refleksi ejekan ini juga bisa menyebar ke rapuhnya institusi seperti CIA, yang memang terbukti terlalu dibesar-besarkan akurasi analisisnya. Contoh ketika Perang Teluk II di Irak. Hingga saat ini, senjata pemusnah yang diklaim AS dimiliki Saddam Hussain, tidak pernah terbukti. Kekonyolan AS menjadi konsumsi ejekan di seluruh dunia.
AS yang memiliki perusahaan-perusahaan MNC dengan manajemen modern yang sangat efisien dengan kualitas produk terbaik, menjadikan tema utama untuk mengejek perusahaan di Sovyet.. Dia membalas dengan Jokes lain. Kali ini, mengejek perusahaan BUMN di Sovyet yang sarat dengan korupsi dan output produk yang bermutu rendah. Pemerintah Sovyet memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada sebuah perusahaan Korek Api Sovyet, karena berhasil menggagalkan sebuah operasi sabotase yang dilakukan CIA di kompleks instalasi militer Sovyet. Konon, kegagalan CIA, karena ketika akan membakar sumbu peledak dengan menggunakan Korek Api buatan perusahaan tersebut, tidak ada satupun yang menyala, walau sudah habis berkardus-kardus. Pada kasus BUMN di Indonesia, jokesnya bisa begini: BUMN kita, walau monopoli, tapi terus merugi. Namun, anehnya, mereka bisa bagi-bagi bonus. Sebuah keajaiban scientifik dalam terapan financial management.
Dalam hal kekerasan institusi Negara terhadap warganya, Indonesia, termasuk salah satu Negara yang memiliki reputasi yang cukup mencengangkan, sejajar dengan Negara-negara di Afrika dan Amerika Latin, khususnya ketika merujuk pada peristiwa penumpasan komunisme dulu. Kita pernah dikonyolkan dimasa rezim orde baru dengan sebuah jokes sarkasme. Konon, dalam sebuah penggalian arkeologi, ditemukan fosil di Mesir. Persoalannya, para arkeolog tidak bisa menentukan berapa usia fosil. Seluruh ahli arkeologi dunia berkumpul. Tapi, tidak satupun yang akurat menebak usia fosil dan bisa diterima bersama. Indonesia, yang mengirim seorang prajurit berpangkat Sersan, mengajukan diri. Tentu saja dia ditertawakan. Tapi, ketika si Sersan berduaan dengan fosilnya di kamar, terdengar jeritan keras fosil:”usiaku, tigaribu tahunnn..! Para arkeolog kagum dan bertanya: “Bagaimana metode anda, sehingga fosilnya mengaku?”. Si Sersan menjawab bangga:”Mudah saja, saya cabut kukunya!”
Euforia masyarakat pasca runtuhnya rezim orde baru dan menyongsong era reformasi, membuat sebagian menjadi kalap “demokrasi”. Segala hal berbau kebebasan disantap dengan lahap. Termasuk, ideology Pancasila, yang seolah sudah lupa dimana “petinya” kini diletakkan. Juga, ketika kita tergagap dan serabutan mengamandemen UUD 1945 dengan sangat tergesa-gesa. Jokes berikut mungkin dapat merfleksikan kondisi psikologi masyarakat kita. Ceritanya begini. Suatu pagi, di masa Orba, Presiden keliling istana. Dia berjumpa seorang Ibu mendorong kereta bayi. Ketika Presiden mendekat, ternyata kereta itu berisi seekor bayi kucing yang masih merah, dan dilehernya tergantung secarik kertas bertuliskan “Kucing Pancasila”. Presiden bangga melihat fanatisme rakyatnya terhadap ideology yang dianut. Dia memberinya hadiah. Keesokan harinya, mereka bersua lagi. Presiden memberinya lagi hadiah. Hari ketiga, ketika mereka bersua kembali, ternyata tulisan dileher kucing itu sudah tidak ada. Presiden bertanya: “mengapa tulisan dilehernya dilepas”. Si Ibu, menjawab: “Kucingnya sudah melek, Pak Presiden. Dia telah memilih ideologinya sendiri”. Indoktrinasi dan pemaksaan sebuah sebuah ideologi yang telah berubah wujud jadi dogma, bahkan, kitab suci kedua pada sebuah bangsa, tanpa member ruang untuk revitalisasii nilai-nilai baru, kadang malah membuat rakyat kehilangan elan vital nasionalisme sejatinya. Sebuah jokes yang mengundang rasa pahit terjadi di Uni Sovyet dulu.. Perdana Menteri Brehznev berkunjung kesebuah sekolah Taman Kanak-Kanak. Dengan suara lantang, Dia bertanya:”Anak-anak sekalian, siapa Bapakmu!?”. Serentak anak-anak menyahut: “Komunisme!”. Presiden senang, lalu bertanya lagi: “Lalu, siapa Ibumu?!”.Politbiro Partai!”.. Presiden semakin senang. “Kalau besar, mau jadi apa!?” Tanyanya lagi. ”Jadi anak yatim-piatu!!” Teriak serentak anak-anak.
Kebebalan otak seorang Presiden Reagen, menjadi sorotan pula, selain tentunya, Bush Junior. Mendengar informasi dari CIA bahwa Grenada, Spanyol akan diserang Komunis, Reagen memerintahkan agar menerjunkan pasukan dengan dalih menyelamatkan demokrasi. Wapres Mondale bertanya:” Tuan Presiden, Grenada itu dimana?”. “Cari di Peta, dong. Mungkin Afrika, atau bisa jadi di manaaaa, gitu.” Masyarakat AS yang terbiasa berpikir dan melihat dalam lanskap besar, konon, pengetahuan Geografinya sangat rendah. Bagi mereka, dunia ini adalah Amerika Serikat. Jadi, seringkali mereka heran, ketika ada orang yang tidak sama dengan cara pandang mereka: misalnya Saddam Hussain, Ahmaddinejad, Khadaffi, Kim Jong Il dan sebagainya.
Soal HAM dan Demokrasi yang sering dicap paling payah di Uni Sovyet, Amerika Latin, Afrika dan sebagian Asia, juga dijadikan bahan ejekan oleh AS, yang mengklaim dirinya sebagai pendekar Demokrasi dunia. AS pernah mengejek Sovyet tentang Demokrasi dan HAM. Konon, suatu hari, Panglima Angkatan Laut Republik Chad, Afrika Tengah, berkunjung ke Sovyet. Perdana Menteri Sovyet, dengan heran bertanya:”Seingat saya, Chad tidak punya laut. Untuk apa ada Panglima Angkatan Lautnya?”. Panglima AL Chad menjawab:” Saya juga heran, untuk apa ada Menteri Kehakiman di Sovyet?” Kalau di Indonesia, ceritanya lain lagi. Keperkasaan KPK sebagai lembaga super body mengkeretkan nyali banyak koruptor. Seorang pejabat sedang dicukur. Tukang cukur bertanya:”Pak, saya dengan KPK memanggil Bapak ya?”. Si Pejabat menepis: “Ah, tak perlu kau tanya itu”. Selang setengah menit, Tukang cukur bertanya lagi:”Pak, saya dengar, status Bapak sudah tersangka Ya?”. Si Pejabat jengkel: Akh, diamlah kamu. Itu bukan urusanmu!”. Dua menit kemudian, Tukang cukur bertanya lagi:”Pak, saya dengar status Bapak sudah tertuduh oleh KPK”. Si Pejabat naik pitam lalu membentak:”Eh, mengapa sih kamu terus bertanya. Apa urusanmu?”. Si tukang Cukur menjawab: soalnya, Setiap kali saya sebut KPK, rambut Bapak berdiri sehingga mudah digunting”.
Persoalan sogok-menyogok, juga menjadi konsumsi banyolan paling laku keras di Indonesia. Misalnya, seorang pejabat yang ketika meninggal dunia, sulit dikafani karena kedua tangannya tetap terbuka seakan sedang meminta sesuatu. Setelah dipaksa berkali-kali untuk bersedekap dan gagal, akhirnya seorang teman kerjanya menyelipkan uang seribuan di kedua jarinya. Kontan, kedua tangannya menjadi lemas sehingga mudah disedekapkan didadanya. Cerita lainnya, Seorang Pejabat yang sangat idealis, mengakhiri jabatannya dan pensiun dengan sukses tanpa cela. Pada saat acara selamatan, seorang tamu menghampiri:”Pak, saya sekarang menjadi pengusaha sukses berkat proyek yang saya peroleh semasa Bapak menjadi Pejabat. Olehnya itu, saya ingin menghadiahi Bapak sebuah mobil Mercy sebagai tanda terima kasih”. Si pejabat menggeleng: Tidak bisa. Saya seorang idealis. Saya tidak bisa menerima pemberian Saudara. Itu tetap sogokan”. Setelah didesak berkali-kali dan tetap menolak, akhirnya si pengusaha berkata:” Begini saja Pak. Supaya tidak dianggap sogokan, Bapak beli saja Mercy ini seharga limapuluh ribu rupiah”. Setelah berpikir sejenak, sipejabat setuju, lalu menyerahkan uang sebanyak dua ratus ribu rupiah. Si pengusaha heran, katanya:”Pak, harga mobilnya cuma lima puluh ribu. Uang Bapak lebih”. Si pejabat senyum, dan menukas:”Mumpung murah, saya minta tiga unit lagi”.
Keletihan yang semakin sarat pada masyarakat akibat gonjang ganjing politik dan proses-proses demokrasi yang sangat mempertontonkan rendahnya kualitas wacana dan perburuan kekuasaan sebagai tujuan utama, telah menggiring kita untuk survive dalam kondisi ini. Kebertahanan dengan tetap menjaga kejernihan berpikir dan bertindak dalam kusut masai problematika bangsa dapat dilakukan pada berbagai cara. Salah satunya, kemampuan menertawakan diri sendiri dengan melihat sisi jokes pada sebuah obyek, peristiwa, dan orang pada ranah politik, social, ekonomi dan lainnya, dapat menjaga kesadaran kita untuk tetap beridiri dikejernihan hati, pikiran , dan tindakan. Semoga.
Senin, 23 Februari 2009
Tukang Cukur
Seorang pejabat sedang dicukur. Tukang cukur bertanya:”Pak, saya dengan KPK memanggil Bapak ya?”. Si Pejabat menepis: “Ah, tak perlu kau tanya itu”. Selang setengah menit, Tukang cukur bertanya lagi:”Pak, saya dengar, status Bapak sudah tersangka ya?”. Si Pejabat jengkel: Akh, diamlah kamu. Itu bukan urusanmu!”. Satu menit kemudian, Tukang cukur bertanya lagi:”Pak, di koran, status Bapak sudah tertuduh oleh KPK”. Si Pejabat naik pitam lalu membentak:”Eh, mengapa sih kamu terus bertanya. Apa urusanmu?”. Si tukang Cukur menjawab: Soalnya, Setiap kali saya sebut KPK, rambut Bapak berdiri sehingga mudah digunting”. Stress, tanggapan situasional atau peristiwa yang membuat kondisi fisik dan psikologis seseorang bereaksi berlebihan. Karya Leo Tolstoy, novelis Rusia, seperti War and Peace dan Anne Karenina, lahir dalam arena stress yang berkecamuk di rumah tangganya. Tapi, perlukah seorang Pimpinan, menunggu “rambut karyawannya” berdiri atau depresi, untuk memperoleh performance optimal? Mungkin tidak. Tapi, yang perlu adalah memahami stress karyawan yang fungsional, sebelum menukik ambruk dikubangan stress disfungsional sehingga merusak kinerja. Yerkes dan Dodson (1907), menilai hubungan stress dan performance dalam interval rendah-tinggi. Jika, stress rendah, kinerja juga rendah, hingga mencapai kulminasi yang masih fungsional. Tapi, jika lewat titik “didih”, maka stress berubah disfungsional. Lingkungan eksternal, rumah tangga, organisasi, dan karakteristik inidividu seseorang, menjadi penyebabnya (Cooper& Payne,1984). Pertama, Faktor eksternal: politik, ekonomi, social-budaya, seperti gonjang-ganjing politik domestic dan demo Pilkada, berkorelasi tidak langsung. Kedua, faktor family dan economic problems: PHK, uang sekolah anak, biaya rumah sakit serta “khas individual” lainnya, seperti cara tanggap problem, pengalaman kerja, dan tingkat Pe De, ditambah tekanan beban tugas, ambiguitas peran, hubungan perkawanan, pimpinan yang uring-uringan, struktur dan kedewasaan organisasi, secara simultan dapat menggiring lebih cepat kearah stress disfungsional yang parah. Penyembuhannya, secara individual, sangat tergantung pada siindividu itu sendiri. Seorang pasien insomnia, menemui Dokter Psikiater. Kata Dokter:”kamu hanya butuh hiburan saja. Sebentar malam, tontonlah sebuah pertunjukan lawak yang sangat terkenal di gedung theatre. Setelah nonton, kau pasti sembuh” Si pasien, menggeleng, katanya:”Kayaknya saya tidak akan sembuh. Karena, justru sayalah pelawak itu.”
Bahasa Politik
Di zaman perang dingin, AS menyerang Uni Sovyet dengan sebuah banyolan. Seorang agen CIA yang membelot, melapor ke kantor KGB (Dinas Rahasia Sovyet). “Saya anggota CIA, mau melaporkan pembelotan saya”. “Di CIA, kamu unit apa?” Tanya agen KGB. “Sabotase”. Jawabnya. “Silakan naik ke lantai dua, belok kanan”. Di lantai dua, dia ditanya:” Sabotase benua apa?”. “Asia!”. “Silakan ke lantai tiga, belok kiri”. Dilantai tiga.”sabotase ke pemerintah atau masyarakat?”. “Pemerintah!”. “Naik ke lantai empat belok kiri”. Dilantai empat. “Sabotase pemerintah: militer atau birokrat?”. “Militer!”. “Naik ke lantai tujuh, lurus lalu kanan”. Akhirnya, di lantai tujuh, agen KGB yang ditemuinya di ruangan itu membentak:”Saudara ini tahu jam kerja tidak!?, ini sudah jam empat sore. Kantor sudah tutup. Besok saja baru datang!”. Birokrasi organisasi yang menjulang bak tangga ke langit, dan menggurita ke kiri-kanan, adalah lokomotif tua yang perlu dimuseumkan. Charles Hamdy, seorang pakar organisasi, mengatakan:”organisasi yang masih berperilaku “mesin”:dirancang, diukur, dikendalikan, dimanage sudah harus diganti dengan memandang organisasi sebagai”jaringan kerja”. Makanya, kata beliau, organisasi modern banyak mengadopsi jargon-jargon organisasi politik, menggantikan organisasi “mesin”, seperti: adhocracy, federalism, aliansi, tim, empowerment, inisiatif. Ketaatan diganti keterlibatan. Manajemen menjadi kepemimpinan. Manajer diganti pemimpin tim, coordinator proyek, mitra pemimpin, fasilitator atau ketua. Contoh, Subsidiaritas, yang dalam istilah politik dinyatakan bahwa suatu lembaga yang lebih tinggi tidak harus mengambil tanggungjawab yang dapat diselenggarakan lembaga yang lebih rendah. Jadi, untuk apa direksi banyak berkubang di seksi tim-tim kerja teknis?. Juga, wewenang. Pada organisasi “mesin”, kekuasaan berasal dari kedudukan seseorang. Dalam organisasi “politik”, pemimpin dipilih oleh rakyat untuk mengayomi mereka. Gelar dan peranan, bobotnya rendah, sampai seorang pemimpin dapat membuktikan kompetensinya. Ketiga, virtualitas. Organisasi baru berpencaran, bekerja di lokasi berbeda, beragam jabatan, dan tidak perlu menunjukkan kesetiaan pada perusahaan. Persis, sebuah organisasi politik. Menganut rumus 20/80. Hanya 20% yang masih duduk di kantor. 80%nya: kontraktor, part timer, professional mandiri, free lance. Organisasi, berubah jadi “wadah kontrak”, bukan lagi “kawasan pemakaman” yang berisi zombie, fosil, atau badak yang menunggu kemusnahannya.
Siklus karir
Saya bertemu seorang teman lama yang baru cerai. Sambil makan, dia menceramahi. “Perkawinan, adalah etape panjang yang harus kau selesaikan dalam sebuah rally seperti Paris-Dakkar. Kau perlu menjaga stamina, timing, team work, sambil tetap membangun kepercayaan antara si driver dan navigator, agar tidak tersesat. Jika gagal, kau game over”. Saya memotong.”Well, lalu, mengapa kau cerai?”. “Selingkuh!” Sergahnya, kemudian bertanya” Apa bedanya Istri dan teman selingkuh?”. Saya jawab sekenanya:”Istri, sah secara hukum. Teman selingkuh, jika celaka, bisa disahkan hukum”. Dia tersenyum. “Teman selingkuh, ibarat ikan goreng rica-rica ala Manado. Sudah tahu pedas, tapi terus juga disantap sampai bibir dower. Sedang Istri, ibarat Pizza dingin dalam kulkas. Saat tengah malam, walau dingin, tetap disantap, daripada tidak ada”. Pantas cerai, pikirku. Bagaimana anda memandang perusahaan atau tempat anda kerja saat ini? Masih tetapkah menjadi harapan meniti karir hingga akhir etape? Atau, butuh jalur baru?. Kebosanan, ekspektasi baru, ketidakpuasan, aktualisasi, tantangan baru, adalah sejumlah alasan umum untuk merambah peruntungan lain. Donald Super dan Edgard Schein (1978), dalam Career Dynamics, mengurainya sebagai siklus karir. Mereka membaginya delapan siklus. Satu, usia hingga 14 tahun, periode pengembangan konsep diri. Berinteraksi secara intens dengan orang lain, seperti keluarga, teman dan guru. Dasar nilai-nilai kepribadian sarat diterima di era ini. Dua, usia 15-24 tahun, tahap penjelajahan. Seseorang menjelajahi berbagai alternative kedudukan, dan mencocokkan dengan minat dan kemampuan. Tiga, tahap penetapan, usia 24-44 tahun. Periode karir yang menjadi jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Empat, sub tahap percobaan, usia 25-30 tahun. Orang menentukan apakah pilihan itu sudah cocok. Jika tidak, mereka berusaha merubahnya. Lima, sub tahap pemantapan, usia 30-40 tahun. Jabatan dan perencanaan karir, semakin jelas. Di sisi lain, orang sering membuat penilaian baru dan besar atas kinerjanya, dihubungkan dengan ambisi dan karir. Enam, tahap pemeliharaan, usia 45-65 tahun. Disebut tahap “mengamankan” posisinya dalam dunia kerja. Biasanya, sulit diajak berubah radikal. Tujuh, tahap kemerosotan, usia di atas 65 tahun. Periode berkurangnya level kekuasaan dan tanggungjawab. Terakhir, siklus delapan, pensiun. Jalan panjang sebuah kerja yang telah berakhir. Kita perlu sadar, bahwa sebuah karir akan berakhir, seiring usia yang terus merambat. Dikesadaran itu, kita butuh jedah.
naik pangkat
Betulkah, jika pangkat naik (job level), juga kepuasan kerja (Job satisfaction) ikut terdongkrak? Jawabnya: Ya (Arvey, Carter & Buerkley,1991). Jauh sebelumnya, Hoppock (1935), mengkaji apakah kepuasan orang bervariasi secara sistematis?. Dia menemukan bahwa kepuasan kerja bertingkat dari rendah hingga tinggi sesuai job level: pekerja semi terampil, terampil, subprofesional, dan akhirnya pekerja professional. Tapi, tidak semuanya setuju. Ada juga yang menemukan sebaliknya. Job satisfaction turun karena job level naik (Bourne, 1983;Mossolder, Bedeian & Armenakis,1981). Perbedaan para pakar, selain aspek metodologis, juga karena penentuan ruang dikotomik pekerjaan misalnya: kerah putih vs kerah biru (Jackson et.al,1987), manajemen vs non-manajemen (Louttinville&Scherman,1988), supervisor vs non-supervisor (Rexroat &Sehan,1986). Atau, menggunakan pendekatan pendapatan (McDonald &Gunderson,1974), pendidikan (Gates,1977) dan juga status social-ekonomi/prestise (Utecht&Aldag,1989). Artinya, mencoba melihat pola hubungan keduanya, akan menjadi lain, ketika kita menggunakan dimensi pengukuran yang beda.
Bagi kelompok pertama, ada dua factor yang memperkuat hubungan antara job level dan job satisfaction. Pertama, kompleksitas pekerjaan. Gaji, tunjangan, teman kerja, promosi, dan bos bertemali secara kompleks yang bermuara pada rasa puas. Bisa saja, seseorang puas dengan gaji, tapi tidak pada kerja.Atau punya teman kerja yang menjengkelkan tapi, Bosnya baik. Organisasi seharusnya dapat mengoptimalkan seluruh aspek itu. Kedua, semakin tajam perbedaan jarak kekuasaan akan semakin besar kepuasan jika naik pangkat. Artinya, jika pangkat membuat seseorang “meninggalkan”semakin jauh orang dibawahnya, maka rasa puas semakin melambung. Pada lingkungan organisasi yang feodalistis dimana perbedaan status social, prestise, dan hak-hak sangat penting, temuan ini sangat kuat. Tetapi pada lingkungan yang multicultural dan lintas budaya, jarak kekuasaan tidak diterjemahkan pada “beda darah”, tetapi pada tanggungjawab, pertumbuhan, otonomi, dan aktualisasi.
Kerja, memang misterius..“kau bekerja, supaya langkahmu seiring irama bumi, serta perjalanan roh jagad ini...mencintai kehidupan dengan bekerja, adalah menyelami rahasia hidup yang paling dalam...” (Kahlil Gibran, The Prophet).
Bagi kelompok pertama, ada dua factor yang memperkuat hubungan antara job level dan job satisfaction. Pertama, kompleksitas pekerjaan. Gaji, tunjangan, teman kerja, promosi, dan bos bertemali secara kompleks yang bermuara pada rasa puas. Bisa saja, seseorang puas dengan gaji, tapi tidak pada kerja.Atau punya teman kerja yang menjengkelkan tapi, Bosnya baik. Organisasi seharusnya dapat mengoptimalkan seluruh aspek itu. Kedua, semakin tajam perbedaan jarak kekuasaan akan semakin besar kepuasan jika naik pangkat. Artinya, jika pangkat membuat seseorang “meninggalkan”semakin jauh orang dibawahnya, maka rasa puas semakin melambung. Pada lingkungan organisasi yang feodalistis dimana perbedaan status social, prestise, dan hak-hak sangat penting, temuan ini sangat kuat. Tetapi pada lingkungan yang multicultural dan lintas budaya, jarak kekuasaan tidak diterjemahkan pada “beda darah”, tetapi pada tanggungjawab, pertumbuhan, otonomi, dan aktualisasi.
Kerja, memang misterius..“kau bekerja, supaya langkahmu seiring irama bumi, serta perjalanan roh jagad ini...mencintai kehidupan dengan bekerja, adalah menyelami rahasia hidup yang paling dalam...” (Kahlil Gibran, The Prophet).
Langganan:
Postingan (Atom)
