Job Satisfaction

Betulkah, jika seorang karyawan yang puas, akan memicu prestasi kerjanya meroket? Di era 70-an, diyakini jawabnya ya, dengan “Y” besar. Tapi, saat ini, menurut pakar organizational behavior, nyaris menjadi mitos belaka. Variasi berbagai dimensi yang memicu kepuasan dan berbagai pengaruh faktor eksternal terhadap sebuah pekerjaan, menghasilkan persoalan kepuasan kerja menjadi rumit. Dulu, orang bisa puas karena pekerjaan itu sendiri adalah bagaian penting dan menyatu dengan kepuasan. Tapi, kini, dengan bantuan teknologi, seseorang tidak perlu puas dulu untuk menghasilkan output prestasi yang optimal. Seorang operator forklift, tetap bisa mengangkat beban beton puluhan ton, walau dia jengkel dan tidak puas dengan bosnya. Padahal, pergulatan organisasi hari demi hari, terhadap pengembangan SDM nya adalah memberinya ruang, atmosfir, dan peluang dalam kerjanya untuk memperoleh afeksi kepuasan agar performance kerjanya tetap tinggi dan berkualitas. Tapi, disini problemnya. Bagaimana memahami berbagai dimensi kepuasan kerja dan pada perspektif bagaimana seorang karyawan memandang dimensi itu sehingga dapat membuatnya trance, “mengalami”, atau “bersetubuh” dengan kepuasannya dalam bekerja. Paling tidak ada lima dimensi pekerjaan (Jhon Locke, 1934) yang dilihat karyawan untuk membuatnya puas, yaitu: gaji, teman kerja, pimpinan, lingkungan, dan pekerjaan itu sendiri. Tapi, cara memandang kepentingan dan struktur dimensi ini ternyata berbeda pada setiap karyawan. Ada lima orientasi umum yang menggambarkan proses seseorang puas bekerja.

Pertama, teori proses perbandingan (Vroom,1964). Individu, punya standar afeksi tentang lima dimensi diatas dan membandingkannya dengan persepsi, sejauhmana standar terpenuhi. Jika, by perception standar terpenuhi, maka dia puas. Pemahaman persepsi individu, penting bagi organisasi untuk menyelami perbandingan itu.. Kedua, teori instrumentalis. Karyawan punya instrumen tentang sejauh mana sebuah pekerjaan bernilai untuk membuatnya puas. Kalau promosi, adalah sebuah instrumen kepuasan, maka dia akan bekerja keras untuik memperolehnya. Ketiga, teori perbandingan sosial (Salancik&Pfeffer,1977). Seseorang memilih pekerjaan, tanpa memiliki sebuah persepsi kepuasan tentang pekerjaan itu. Pokoknya kerja saja. Tapi, dia akan mengamati lingkungan sosialnya, dan mencoba meraih kepuasan dari lingkungan itu. Kalau orang disekelilingnya bekerja dengan puas, dia akan turut menikmatinya, begitu pula sebaliknya. Artinya, semangat team work , sebagai ekspresi dimensi hubungan kepuasan interpersonal perlu terus dijaga. Keempat, teori equitas (Pritchard,1972).. Karyawan akan membandingkan pekerjaanya (input-output) dengan orang lain. Kalau input kerjanya (tenaga,waktu,dedikasi) sama dengan orang lain, tapi outputnya (gaji, promosi, peluang) yang diterimanya tidak sama, dia akan tidak puas. Perlakuan yang sama, keadilan, dan sosiologi kerja menjadi penting dipahami organisasi.P.S. Goodman (1972) mengingatkan, bahwa setiap bentuk ketidakadilan yang dirasakan , akan memicu reaksi karyawan untuk menghilangkannya. Kelima, teori dua faktor (Herzberg, 1966) yang melihat bahwa dimensi antara faktor penyebab kepuasan kerja (job satisfaction) dan faktor penyebab ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) berbeda. Faktor yang pertama, berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri seperti; pengakuan, otonomi, dan tanggungjawab. Sedangkan faktor kedua berkaitan seperti gaji, kondisi kerja, dan perilaku hubungan manusiawi pimpinan atau rekan kerja. Antara gaji yang tinggi dan otonomi pekerjaan yang luas, berbeda dimensinya. Menambah gaji karyawan, berarti hanya mengurangi ”ketidakpuasannya”. Tetapi, memberi otonomi, berarti ”memperluas” kontinum kepuasannya.

Kepuasan kerja, telah dieksplorasi sejak lama dalam berbagai riset hingga dipraktikkan diorganisasi sampai hari ini, namun, ”wilayah” ini tetap menjadi ”black box” yang misterius bagi organisasi. Menemukan setiap potongan ”puzzle” kepuasan kerja, dan memberinya intervensi yang tepat, akan mendorong job performance lebih tinggi.

Mencari Bangsa dalam Bahasa

Oleh: Dr. Ignas Kleden (Ketua Komunitas Indoensia untuk Demokrasi, KID)

DALAM suatu retrospeksi, kita dapat mengatakan sekarang bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia mula pertama bersemi sebagai perjuangan untuk mengukuhkan rasa kebangsaan. Namun, pengertian tentang bangsa dan wujudnya berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan sosial politik.

Dari khazanah sastra dan budaya Melayu lama ada peribahasa yang sudah dikenal umum “bahasa menunjukkan bangsa”. Ada pula ungkapan “orang berbangsa”. Jelas bahwa kata “bangsa” dalam ungkapan-ungkapan tersebut tak ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan, karena “bangsa” dalam konteks itu menunjukkan keturunan orang baik-baik, yang jelas “bibit, bebet, dan bobot”-nya, yaitu mereka yang termasuk dalam atau berada dekat dengan suatu nobility dan mendapat sebutan bangsawan. Dalam arti itu, orang biasa, rakyat kebanyakan, para commoners dianggap tidak termasuk dalam golongan “orang berbangsa”.

Tidak mengherankan bahwa saat mula berdirinya pada 1908, Boedi Oetomo mencantumkan sebagai misi utamanya usaha menyadarkan para anggota tentang keutamaan dan kebajikan orang Jawa, yaitu segala yang berhubungan dengan budi pekerti atau budi yang utama. Kita tahu, budi pekerti yang halus dalam kebudayaan Jawa, baik menyangkut tata krama maupun yang menyangkut tata negara, adalah nilai-nilai yang dikuasai oleh kaum priyayi, sedangkan orang kebanyakan mengemban tugas tata usaha dalam pertanian.

Gebrakan besar dilakukan oleh Tjipto Mangunkoesoemo dalam dua usul yang kemudian tidak diterima, yaitu mengubah Boedi Oetomo sebagai organisasi sosial menjadi organisasi politik dan memperluas keanggotaannya untuk semua penduduk bumiputra di seluruh Hindia Belanda. Penolakan ini dapat dipahami berdasarkan konteks masa itu. Menerima semua penduduk bumiputra yang berminat agar dijadikan anggota Boedi Oetomo akan sama dengan merevolusikan pengertian “bangsa” yang hingga saat itu masih terbatas hanya pada “orang berbangsa”. Revolusi pengertian ini tidak berhasil sebagaimana diinginkan oleh Tjipto Mangunkoesoemo, karena Boedi Oetomo masih dipimpin oleh para ningrat.

Perubahan barulah terjadi dalam organisasi-organisasi politik yang muncul kemudian. Makna baru kata “bangsa” diresmikan secara publik dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang para pencetusnya “mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia... berbangsa yang satu, bangsa Indonesia” sambil “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Soekarno, yang sangat mungkin berasal dari kalangan priyayi kecil (ayahnya seorang guru desa dan ibunya seorang perempuan Bali), bisa merasakan ketegangan antara wong cilik dan para ningrat. Dengan cerdik dia mengidentifikasikan dirinya dengan si Marhaen yang, dalam metafor Soekarno, tidak berarti seorang proletar, tapi lebih mirip seorang petit-bourgeois atau borjuis kecil yang mandiri secara ekonomi dan karena itu bisa lebih siap untuk merdeka secara politik.

Dalam sosiologi Marxian, seorang proletar adalah orang yang hidup tanpa memiliki alat-alat produksi. Apa yang ada padanya hanya tenaga kerja yang dipertukarkan dengan upah kerja. Sebaliknya, seorang Marhaen, dalam pengertian Soekarno, memiliki alat-alat produksi tapi dalam ukuran kecil: bidang tanah yang kecil, modal kecil, dan sedikit alat-alat untuk bekerja. Akibatnya, keuntungan juga serba kecil sehingga tidak memungkinkan akumulasi modal seperti yang dilakukan oleh kelas borjuasi dalam industri. Seorang proletar bergantung pada pemilik modal yang akan memberinya kerja, tapi Marhaen dapat mandiri dan tidak perlu bergantung pada siapa pun, meskipun hidupnya tidak dalam serba kecukupan.

Dalam tulisannya, “Marhaen dan Proletar”, Soekarno menjelaskan bahwa marhaenisme adalah gejala masyarakat feodal, sedangkan proletariat lahir dari sistem kapitalisme dan imperialisme. Seperti kita tahu, integrasi kaum proletar ke dalam “bangsa” dilakukan oleh organisasi-organisasi politik kiri, dengan kristalisasinya yang terakhir dalam Partai Komunis Indonesia.

Pembentukan bangsa Indonesia rupa-rupanya berlangsung pada dua tingkat. Pada tingkat yang satu, kesadaran kebangsaan muncul dari pertentangan antara penduduk bumiputra dan pihak penjajah akibat diskriminasi terbuka yang dilakukan oleh ras putih terhadap ras berwarna. Bung Hatta dalam pidato pembelaannya, “Indonesia Merdeka”, di depan pengadilan Den Haag pada 9 Maret 1928, berbicara tentang the rising tide of colour atau pasang naik kulit berwarna, sedangkan Soekarno setahun sebelumnya menunjukkan suatu tendensi sejarah di Hindia Belanda yang bergerak naar het bruine front (menuju front sawo matang).

Pada tingkat lainnya, kebangsaan muncul dari usaha untuk memperkecil atau menghilangkan jarak sosial antara berbagai strata sosial dan kelas sosial. Lahirnya Sarekat Islam pada 1912, dengan pendahulunya Sarekat Dagang Islam, memberi suatu status sosial politik yang tegas kepada para pedagang.

Istilah “dagang” dalam bahasa Melayu menunjuk perilaku orang yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, suatu mobilitas ekstrem yang mendekati status homeless dan membuat mereka seakan terlepas dari “orang berbangsa”. Studi-studi sosiologi tentang trading minorities yang dimulai semenjak Georg Simmel hingga sekarang menunjukkan bahwa pedagang cenderung dianggap “orang asing” dalam suatu masyarakat, dan kalau dia tidak dianggap asing, dia akan mengasingkan diri ke sebuah rantau supaya bebas bergerak tanpa diikat oleh aturan-aturan orang berbangsa.

Dapat dipahami bahwa mengumpulkan para pedagang dalam suatu organisasi politik, apalagi yang besar dan kuat seperti Sarekat Islam, merupakan jalan terbaik mengintegrasikan kaum pedagang ke dalam “bangsa” dan menjadikan mereka kekuatan dalam perjuangan politik.

Lebih dari itu, muncul berbagai prakarsa agar sebanyak mungkin orang dapat berpikir dengan satu atau beberapa metode yang sama. Hatta dan Sjahrir mendirikan Partai Nasional Indonesia Baru untuk memperkenalkan cara berpikir politis serta memberikan pengetahuan tentang manajemen dan administrasi pemerintah. Tan Malaka menulis traktat filsafat yang luas dan solid untuk memperkenalkan cara berpikir rasional dan ilmiah guna mengikis alam pikiran yang dipenuhi berbagai kepercayaan takhayul. Bukunya, Madilog, barangkali tak disenangi sebagian orang karena asas materialisme yang ia anut. Sekalipun demikian, tanpa menerima apa pun dari paham materialisme, orang tetap dapat belajar banyak dari karya itu tentang metode logika dan dialektika dalam filsafat serta ilmu pengetahuan.

Kalau dipikir-pikir, aneh juga bahwa sekarang ini terdapat lebih dari 220 juta orang yang merasa mempunyai perhubungan satu sama lain karena mereka semua bernaung di bawah sebuah nama yang sama, yang kini dikenal dunia sebagai “Indonesia”. Menurut Bung Hatta, nama itu mula pertama dipakai oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda pada 1922. Penggunaan nama itu menimbulkan kecemasan di kalangan pemerintah kolonial. Sanggahan terhadapnya diajukan oleh Profesor Van Vollenhoven, ilmuwan Belanda yang mempunyai nama besar di kalangan akademisi Belanda dan di Hindia Belanda. Vollenhoven mengemukakan bahwa nama “Indonesia” lebih luas daripada Hindia Belanda. Penduduk Hindia Belanda pada waktu itu, pada 1928, berjumlah 49 juta orang, sedangkan nama “Indonesia” mencakup juga 15 juta orang di luar Hindia Belanda. Karena itu, pemakaian nama tersebut tidak tepat.

Dalam jawabannya, Bung Hatta menyatakan bahwa nama “Indonesia” dipakai dalam arti ketatanegaraan dan karena itu tak bisa disanggah dengan alasan-alasan geografis dan etnologis. Kata “Amerika” menunjuk suatu benua yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan, tapi hanya satu negara yang memakai nama “Amerika” dalam arti tata negara, yaitu Amerika Serikat, dan tak terdengar keberatan dari Kanada, Meksiko, Brasil, atau Bolivia.

R. Tagore, dalam sebuah seri ceramahnya tentang nasionalisme, pernah berkata, ”Sejarah manusia dibentuk sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan-kesulitan itu memberikan masalah dan meminta jawaban dari kita, dengan kematian dan degradasi sebagai hukuman bagi tak terpenuhinya tugas tersebut. Kesulitan-kesulitan ini berbeda pada rakyat yang berbeda-beda di muka bumi, tapi cara kita mengatasinya akan memberi kita suatu kehormatan khusus.”

Kehormatan khusus! Tagore berbicara dalam bahasa Inggris dan memakai kata distinction. Kata itu jelas tak ada dalam bahasa Indonesia dan pada saat ini sangat mungkin juga tidak ada dalam bangsa Indonesia.

Non-Market Strategy

Dimalam yang gelap gulita disertai hujan deras di tengah laut yang bergelombang tinggi,

Sedang diadakan latihan perang gabungan. Tiba-tiba dikejauhan, seberkas cahaya berkedap-kedip. Panglima kapal perang langsung memberi kode morse ”kamu yang di depan, segera minggir 15 derajat”. Cahaya itu, langsung membalas:”kamu yang minggir 15 derajat”. Sang Panglima, kesal lalu membalas:”Kamu minggir 15 derajat, disini Panglima Kapal Perang”. Cahaya itu balik menukas:”Kamu yang minggir 15 derajat, disini pelaut kelas dua”. Panglima hilang kesabaran dan mengancam:” Kamu minggir, atau saya tabrak!”. ”Silakan tabrak, disini Mercu Suar” Balas Cahaya itu. Ada berapa banyak perusahaan yang kemudian mau dan bisa berubah setelah ancaman eksternal hadir dihadapan. Paling tidak, ada tiga cara yang ditempuh untuk berubah. Ada yang mau berubah setelah kondisi sangat akut. Sejumlah kerusakan, bagai kanker, sudah merasuk jauh ke jantung dan tinggal menunggu paku kematian dimartir. Model penyelamatannya: amputasi. Ada pula dengan cara reaktif. Perubahan direspon segera. Mungkin sudah ketinggalan dari pesaing, tetapi, paling tidak masih dijalur perubahan yang benar. Cara lain, disebut proaktif, yang berubah karena kekuatan visi. Mampu menatap jauh dibentangan masa depan, dan melihat pada posisi mana seharusnya perusahaan berdiri. Perusahaan unggul, menurut berbagai riset, adalah mereka yang berada di jalur ini.

David Byron (2003), dalam bukunya Business and its environment, mengajak kita untuk merambah lingkungan eksternal yang disebut: Non-Market, selain aspek Market yang menjadi concern dunia bisnis selama ini. Lingkungan Market, adalah wilayah kerja utama perusahaan, mencakup interaksi antar perusahaan, suppliers, dan customers yang diatur melalui pasar atau melalui kesepakatan-kesepakatan ( misalnya kontrak). Non-Market, adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena issu yang disandang non-market begitu luas, maka Perusahaan perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari Coporate strategy. Berbagai issu seperti perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan teknologi, politik legislasi, regulasi dan antimonopoli, HAM, tekanan aktivis NGO, hubungan pemangku-kepentingan, CSR, dan etika, memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan untuk mengelolanya. Mungkin saja, selama ini banyak perusahaan sudah melakukan analisa dan pendekatan terhadap issu tersebut. Tetapi, sifatnya sektoral, fragmen, dan sporadis, sehingga hasilnya tidak efektif. Ada BUMN yang setiap tahun kelabakan menghadapi sekelompok masyarakat yang mengklaim tanah perusahan sebagai Hak ulayat, tanah milik, space publik . Ada pula yang dijadikan ”agenda kunker” akhir tahun oleh Legislatif. Atau, Pemda mengganggu dengan ”tagihan retribusi”, padahal fasilitasnya dibangun perusahaan. Belum lagi sentimen berantai yang dipicu masalah etnik, agama, dan kelompok lainnya yang dapat merembet kepersoalan rasialisme.

Sudah saatnya perusahaan sebagai entitas bisnis, tidak hanya memikirkan aspek Market saja. Apsek non-merket memerlukan analisis yang lebih luas, seperti analisis struktur sosial-politik masyarakat. Bagaimana peta geopolitik dan sentimen sektarian dapat berkait core business perusahaan. Bagaimana Peran, aktor, jaringan, dan struktur activist pressure dari kalangan NGO yang dekat dengan issu lingkungan, tenaga kerja, HAM, dan demokrasi yang berdampak pada domestik maupun international business . Bagaimana Peran dan tekanan eksekutif dan legislatif dalam berbagai kebijakan legislasi, publik, dan politik terhadap misi perusahaan. Adakah, aspek Non-Market sudah diformulasi dalam sebuah Framework, sebagai bagian integral dari Corporate Strategy?. Saya khawatir, belum.

Body Language

Perhatikan ceritera berikut: 1) seorang istri menegur suaminya, katanya “Daeng, tidak usah menyiram bunga, karena sedang hujan”. Suaminya menyahut:” No, problem, saya pake Jas Hujan”. 2) Seorang murid SD ditanya Gurunya:” Badu, jika Ayahmu pinjam uang 10 ribu, dan sudah dibayar 3 ribu, sisa berapa utangnya?”. “Sepuluh ribu, Bu!” Jawab Badu mantap. “Bodoh amat kau menghitung!”. Sergah Gurunya. Badu menukas kalem:” Mungkin saya bodoh Matematika, tapi Ibu Guru tidak kenal Ayah Saya. Ayahku kalo ngutang tidak pernah bayar!”. Apa yang salah dari komunikasi itu?. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk paling sering disebut sebagai sumber konflik antarpribadi. Karena para individu menghabiskan hampir 70 persen dari waktu kerjanya untuk berkomunikasi, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat suksesnya kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi harus mencakup perpindahan dan pemahaman makna. Gagasan tidak berguna sebelum diteruskan ke dan dipahami oleh orang lain. Hanya lewat perpindahan makna dari satu orang ke orang lain, informasi dan gagasan dapat dihantarkan dan dipahami. Persoalannya, pemaknaan- obyek, orang, peristiwa- sarat dengan karakteristik psikologis individu, lingkungan sosiologis, budaya, dan pilihan media komunikasi: verbal, tulisan, dan non-verbal. Media terakhir ini, sering disebut body language communication atau bahasa tubuh. Mencakup gerakan tubuh, intonasi atau tekanan yang kita berikan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Pesan paling penting yang disampaikan bahasa tubuh adalah (1) sejauh mana individu menyukai orang lain dan berminat terhadap pandangan pemikirannya, serta (2) status yang relatif diterima antara pengirim dan penerima.

Jadi, ketika Presiden SBY yang dua kali menegur audiens ketika sedang pidato- pertama, terhadap wartawan yang asyik bicara di Istana Negara, dan kedua, terhadap Bupati yang tidur- justru menunjukkan sejauhmana “minat atau tidak minatnya”, audiens terhadap performance body language skill Presiden ketika bicara yang terkesan datar, terjaga, dan minim ekspresi. Akibatnya, ada empati yang putus. Rasa haru yang tetap nyenyak disanubari, dan, bulu kuduk yang tidak merinding untuk meneteskan airmata. Ada status yang tertolak. Bagi si wartawan dan si Bupati: bahwa verbalisme dan body language “si pengirim”, menthok, dikeasyikan “bicara sendiri” dan “tidur mendengkur”.

Seorang Pemimpin, perlu membangun karakter khas bahasa tubuh yang mengalir dan diterima oleh orang atau masyarakat receiver. Ada`komunikasi tubuh yang universal, berlaku dalam masyarakat luas. Ada pula yang khas, kontekstual, dan lokal. Dagu terangkat, mulut terkatup, dan mata memicing, artinya angkuh. Melipat kedua tangan, maksudnya tidak berminat. Badan dicondongkan, artinya saya menyimak. Memegang dagu, mungkin dia ragu. Tapi, memegang telinga, sambil menunduk saat bicara, kemungkinan dia bohong. Duduk menyilang kaki, sambil bersandar, maksudnya: saya berkuasa. Tapi, duduk dan melipat kaki disertai melipat tangan, merasa betapa tidak amannya dirinya. Mengangguk, bisa berarti ya, atau mungkin “saya mengerti”. Ada sebuah suku di pedalaman Tahiland, jika senang pada tamunya, akan menjulurkan lidahnya keluar. Bagi sebagian orang, itu menghina. Tapi, maksudnya adalah bahwa dia “bersih” dari ilmu jahat, karena lidahnya tidak hitam. Prof. Amiruddin mantan Rektor Unhas, kalau dia menggebrak meja dan marah-marah ketika memanggil para aktivis, artinya “berita baik” karena tidak akan dischorsing. Tapi, kalau sikapnya berkebalikan, pertanda “berita buruk”.Bagi seorang bawahan, penting untuk memiliki ketrampilan membaca bahasa tubuh pimpinan. Ada cerita di jaman Orde baru. Pak Presiden, pergi mancing bersama tiga menteri. Nasib baik, seekor kakap merah berhasil dipancing. Timbul masalah, bagaimana membagi secara adil ikan tersebut. Menteri 1, terkenal jujur, katanya: “dipotong 4 Pak”. “Salah!”. Sergah Presiden. Menteri 2: Bagi dua, Pak. Sepotong untuk kami bertiga, setengahnya untuk Bapak”. “Masih Salah!” Kata Beliau. Menteri 3, yang tekenal selalu minta “petunjuk Bapak Presiden” menyela: “dibagi tiga, Pak. Potongan satu, untuk makan paginya Bapak. Potongan dua, untuk makan siangnya Bapak. Potongan tiga, untuk makan malamnya Bapak”. Nah, itu baru adil” Puji Beliau.

Tentang Ideologi, Corporate Culture, dan dua ekor sapi

Oleh: Dr. M. Idrus Taba

Minggu lalu, seorang teman dari kalangan NGO di Jakarta mengirimkan sebuah Jokes: tentang Corporate culture. Ringkas, padat, dan getir dengan satire. Begini: ada dua ekor sapi, diberikan kepada seorang dengan ideologi berbeda. Hasilnya: Socialisme: satu ekor akan diberikan ketetangganya. Communisme: negara mengambil alih kedua sapimu, dan memberimu 2 kaleng susu. Fascisme: negara mengambil keduanya, dan menjual susu padamu. Nazisme: negara mengambil keduanya, kemudian menembakmu. Capitalisme: beri dua sapi betina, maka akan dijualnya satu, kemudian dibelikannya sapi jantan. Hasilnya: ternaknya bertambah, dan ekonomi tumbuh. Demokrasi Pancasila: dua ekor sapi, beri penataran P4. Hasilnya akan menjadi 36 butir sapi. Sebuah ideologi politik negara akan menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi dan bisnis yang tumbuh dimasyarakat. Atas dasar ideologi, yang, walau agak “nyleneh”, seperti Jokes di atas, kemudian akan melahirkan nilai-nilai budaya yang kemudian membentuk corporate culture pada perusahaan. Jokes ini kemudian masih berlanjut. Ketika dua ekor sapi diberikan ke sebuah corporate dari negara berbeda, hasilnya bisa lain.

An American Corporation: kau punya dua ekor sapi, satu dijual, satunya dipaksa memproduksi susu sebanyak empat sapi. Kemudian menyewa konsultan untuk menganalisis mengapa sapinya mati . An French Corporation: kau punya dua ekor sapi, kau turun ke jalan, menyusun massa, memblokade jalanan, karena kau ingin tiga ekor sapi. A Japanese Corporation: kau punya dua ekor sapi, kau mendesainnya ulang hingga bisa menghasilkan 20 kali lipat susu. Kemudian kau buat profil kartun sapi pintar “Cowkimon” dan menjualnya ke seluruh dunia. An German Corporation: dua ekor sapi, kau merekayasanya supaya bisa hidup lebih dari 100 tahun, makan cukup sekali sebulan, dan mereka bisa saling memerah susu sendiri. An Italy Corporation: dua ekor sapi, tapi kau tak tahu dimana mereka. Kau putuskan untuk makan siang saja. An russian Corporation: dua ekor sapi, kau menghitungnya dan berandai bagaimana jika punya 42 sapi. Kau menghitungnya lagi, dan menemukan bahwa sapimu Cuma dua. Kau berhenti menghitung, lalu buka sebotol Vodka. An Swiss Corporation: kau punya 500 sapi, tapi tak satupun milikmu. Kau mengenakan biaya administratif kepada pemiliknya untuk kemudian menyimpannya. An Chinese Corporation: dua ekor sapi, kau punya 300 orang untuk memerah susunya. Kau mengatakan tidak ada pengangguran, dan nilai produksi tinggi. Kau menangkap wartawan yang melaporkan kenyataannya. An Indian Corporation: kau punya dua ekor sapi, kau sembah keduanya. A British Corporation: kau punya dua sapi, kedua-duanya sapi gila. An Iraq Corporation: semua orang berpikir kau punya banyak sapi. Kau bilang Cuma punya satu. Tak ada yang percaya, lalu mereka mengebom dan invasi daerahmu. Kau masih tak punya satu sapipun, tapi setidaknya sekarang kau bagian dari demokrasi. An Indonesian Corporation: kau punya dua ekor sapi, dua-duanya curian. Lalu kau jual keduanya, kemudian kau simpan uangnya di account non budgeter yang tidak jelas. Kemudian kau gunakan beberapa untuk mendanai kampanya Pilkadamu, tapi sebagian besar kau simpan untuk anak cucumu. A Malaysian Corporate: Kau punya dua sapi, dua-duanya kau curi dari Indonesia. A Makassar Corporation: kau punya dua sapi, kau lepas di karebosi, biarkan mereka dagang sapi disana...sudahmi deh.

PERUBAHAN EKONOMI DAN PERSAINGAN GLOBAL

Dr. M. Idrus Taba, S.E.

Dunia saat ini sedang dalam proses perubahan cepat menuju sebuah tatanan ekonomi di abad 21 yang dicirikan oleh ekonomi dan perdagangan serta investasi yang bebas dan terbuka. Lingkungan dan struktur sosial ekonomi dunia telah bergeser jauh dibanding abad sebelumnya. Demikian pula strategi, struktur, dan sistem manajemen organisasi bisnis telah berubah sangat cepat.
Lanskap baru tengah muncul diseluruh dunia bisnis: batas-batas lama ekonomi dan pasar nasional bertekuk lutut kepada globalisasi ketika dinding-dinding kantor tradisional harus menyerah kepada panorama baru yang tanpa batas (borderless). Struktur hirarkis korporasi yang kita kenal sebelumnya yang menyerupai infrastruktur ”elektromekanikal” ekonomi manufaktur telah gugur dan digantikan dengan jaringan kerja horisontal yang lebih ramping yang dimungkinkan oleh adanya infrastruktur digital era informasi. Pola hubungan jangka panjang majikan-pekerja juga runtuh ketika SDM perusahaan itu sendiri terfragmentasi menjadi satuan-satuan baru yang terpisah dan dinamis yang mengubah makna mendasar dari pekerjaan, kesempatan kerja, dan bahkan produk (Devereaux & Johansen,1996).

Terdapat empat paradigma baru yang tengah melanda di bawah permukaan yang menyemburkan larva-larva ”surga ekonomi baru” . Hal ini merupakan isyarat perubahan eksternal: politik, ekonomi, sosial, teknologi, budaya yang menyatu dan muncul kepermukaan dan mengubah kontur dunia kerja, meninggalkan kita dengan pasar baru, institusi korporat baru untuk melayani pasar baru itu, dan pekerjaan baru untuk menghasilkan barang-barang baru bagi konsumen baru dunia. Keempat paradigma tersebut adalah konsumen global, korporasi global, kesempatan kerja global, pengetahuan sebagai produk global.

Konsumen Global
Nyaris tidak ada satupun gelombang ekonomi yang memberi kontribusi paling besar terhadap realitas global baru ketimbang ekspansi eksplosif pasar konsumen kelas menengah dikawasan-kawasan yang sebelumnya berada di luar jangkauan bisnis kecuali beberapa bisnis lokal saja. Negara berkembang, yang sebelumnya terseok dalam kehidupan yang nyaris subsisten, telah melaju dengan memunculkan kelas menengah yang tangguh didukung ekspor dengan demand ekonomi yang meningkat. Efek global ini akan semakin berkembang pada dasawarsa mendatang. Meskipun sebagian besar konsumen kelas menengah (pendapatan $25.000/tahun) masih didominasi Amerika Utara (AS, Canada), Jepang, dan Eropa (Barat), tetapi diperkirakan pertumbuhan besar akan terjadi di Eropa (Timur), Asia (diluar Jepang), dan Amerika Latin. Kawasan ini yang memiliki 18% kelas konsumen global , diproyeksikan tahun 2010 akan meningkat perannya menjadi sepertiga atau 110 juta keluarga berkat laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5%, dibanding pertumbuhan tahunan rata-rata 2% untuk kelas konsumen di negara-negara industri. Jadi dimasa depan, kawasan ini akan menjadi pasar konsumen yang nyaris sebesar pasar konsumen Eropa dan Amerika Serikat saat ini (Sesit, 2002). Menakar fenomena tersebut, apa implikasi bisnis di masa depan?

Pasar konsumen global di masa depan akan menyajikan tantangan disetiap aspek: teknologi, manajerial, bahasa. Tetapi yang paling mendasar adalah mencuatnya multikulturalisme sebagai sebuah fakta kehidupan yang harus dipandang dalam perspektif positip. Hal ini akan menuntut perubahan sikap besar-besaran dari norma-norma monokulturalisme yang menjunjung tinggi keseragaman dan pandangan yang kaku bahwa setiap masalah mempunyai satu solusi terbaik. Hal ini kemudian menjadikan kompetensi budaya sebagai suatu ketrampilan manajemen kunci.

Korporasi Global
Paradigma kedua adalah pada struktur korporasi. Korporasi-korporasi dunia yang hampir duaratus tahun menguasai dunia bisnis, sekarang, ketika teknologi tua yang melayani mereka dan pasar-pasar tua yang mereka layani telah berubah dalam sekejap, raksasa-raksasa tambun bergelambir dan penuh lemak ini telah terjebak dalam efek ”dinosaurus”: mereka tidak mampu bergerak atau berkembang cepat untuk bersaing dengan ”predator” bergigi runcing yang lebih kecil dan lebih cepat dalam belantara global. Untuk bertahan hidup, strategi penciutan radikal, reorganisasi, dan penciutan jaringan kemitraan dan aliansi strategik adalah pilihan logis yang memang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi. Turbulensi ini telah memorak-morandakan semua tata hubungan, kebiasan kerja, dan ikatan majikan-karyawan korporat didunia lama dalam banyak kerancuan, kegelisahan, dan ketakutan besar-besaran. Teknologi dan kekuatan sentrifugal yang diciptakan oleh persaingan dan ekspansi pasar global telah melemparkan fungsi dan misi struktur korporat tradisional jauh dari pusat kekuatan dan pengambilan keputusan strategik. Hirarki vertikal telah mendatar. Manajemen menengah menghilang. Bahkan konsep kantor sebagai ruang-ruang sempit di gedung pencakar langit mulai meluntur ketika para manajer mulai bekerja dalam suatu moda” kapan dan dimana saja”, berhubungan dengan rekan-rekan satu tim dan perusahaan lain melalui jejaring elektronik (e-mail), konfrensi jarak jauh, serta jaringan lokal tapi area yang luas.
Mengingat semakin berkembangnya pasar global dan besarnya tekanan perusahaan global yang lebih kecil, lebih inovatif, dan lincah, tidak mengherankan jika banyak perusahaan transnasional dan multinasional terbesar bergulat untuk membongkar bentuk cetakan mereka melalui strategi downsizing, outsoursing, strategic aliance, joint venture. Kesemuanya ini cenderung mengubah bentuk korporasi dengan mengaburkan batas-batas organisasi dan merampingkan hirarki menjadi suatu pembagian tenaga kerja bukan berdasarkan nama jabatan dan wewenang melainkan lebih berdasarkan keahlian dan pengetahuan spesialisasi. Gelombang penciutan perusahaan di awal 1990-an hingga kini telah menimbulkan kecenderungan untuk menjadi lebih ramping dan berisi. Berbagai survai 1992-2003, menemukan bahwa 40% hingga 65% perusahaan-perusahaan di AS memangkas jumlah SDM mereka. Bahkan, pada industri manufaktur, sudah berlangsung satu dasawarsa, dimulai sejak 1970-an. Industri ”pengetahuan” seperti Apple bekerja dengan 15.000 karyawan (1993) yang terus menurun. Bandingkan dengan IBM yang memiliki 300.000 karyawan. Perusahaan Bioteknologi yang lebih dekat ke lini ”produk” masa depan, jauh lebih kecil. Genentech, yang terbesar, hanya mempekerjakan 2500 orang tahun 2000.

Kesempatan Kerja Global
Paradigma ketiga adalah kesempatan kerja. Restrukturisasi organisasi, pada sisi lain, menyebabkan terfragmentasinya SDM. Suatu fenomena yang meliputi; lebih singkatnya jabatan, beragamnya jenis hubungan pekerjaan yang baru, meningkatnya keragaman budaya dikalangan pekerja. Hubungan majikan-pekerja yang dulunya bisa lama, sekarang menjadi singkat. Pekerja menghabiskan waktu lebih singkat dengan majikan yang lebih banyak berdasarkan tata hubungan kerja yang baru (paruh waktu, kontrak, temporer, negosiasi lainnya).
Dalam jejaring keragaman dan fragmentasi SDM pekerja yang makin rumit dan menjadi ciri bisnis global seperti: peta bahasa, kultur, sejarah, gaya kreasi, tradisi dan hubungan kekaryawanan. Timbul pertanyaan, bagaimana para pekerja saling mengidentifikasi sesama mereka? Bagaimana membangun loyalitas dan komitmen dalam ranah yang begitu licin?. Disini diperlukan pengetahuan dan kefasihan lintas budaya, lintas fungsional, multibahasa yang merupakan salah satu asset paling berharga dalam lanskap manajerial, dimanapun seseorang bekerja; dalam organisasi global, regional, ataupun nasional. Kedepan, para pekerja lebih mengidentifikasi dirinya dengan profesinya, karyanya, pendidikannya, keahliannya, ketimbang dengan majikan mereka. Para pekerja informasi yang semakin canggih akan mengubah hubungan tawar-menawar majikan-pekerja, karena mereka telah memiliki sendiri sarana produksi (pengetahuan dan informasi) dan memiliki akses luas keperalatan itu. Dengan alat komputasi dan komunikasi yang makin ampuh, makin banyak pekerja yang akan memilih menciptakan dan menjual jasa, bukan sekedar menjual tenaganya sebagai pekerja. SDM seperti ini dalam perusahaan akan menjadi asset vital yang akan menjadi tempat bergantungnya harapan masa depan perusahaan besar, jika mereka ingin tetap dalam jalur persaingan dalam lingkungan global.

Pengetahuan Sebagai Produk Global
Produk tanpa-wujud (intangible) seperti gagasan, proses, informasi mulai mengambil alih peran yang makin penting dari perdagangan total dalam pasar global ekonomi informasi dari barang-barang tradisional berwujud (tangible) ekonomi manufaktur. Secara tradisional, alih-pengetahuan atau teknologi baru melintasi batas-batas negara tercakup dalam barang dan jasa yang dijual untuk digunakan disuatu negara asing. Tetapi kini semakin banyak alih pengetahuan terjadi dalam bentuk yang lebih langsung: misalnya dengan mengalihkan fasilitas R&D dan manusia melintasi batas-batas negara. Juga mengalihkan hak untuk menggunakan blue-print atau proses kepada negara tetangga sehingga produsen lokal dapat membuat sendiri produk atau jasa.
Walaupun saat ini pembayaran lisensi atau royalti relatif masih rendah, sekitar 2% dari total perdagangan internasional, tetapi ia tumbuh 75% lebih cepat dari pada perdagangan dunia dan 50% lebih cepat daripada total output dunia selama satu dasawarsa (World Investment Report, 2002). Produsen melihat bahwa adalah lebih efisien untuk mengalihkan gagasan dengan membiarkan negara lain memperoduksi barang dan jasa sedekat mungkin dengan pasar lokal. Disinilah, negara-negara maju yang memiliki basis pada kekuatan ilmu dan teknologi akan menemukan peran dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam persaingan ekonomi global. Pendapatan ekspor Amerika Serikat tumbuh 20% sampai 25% penghasilan royalti, lisensi, dan waralaba dari perusahaan multinasionalnya. Per dollar perdagangan, transfer multinasional AS antara lima dan sepuluh kali lipat bersifat teknologi ketimbang Jepang ataupun Jerman (Institute fot The Future, 1999).

Kesimpulan
Jika perusahaan ingin bertahan hidup daalam ketidakpastian yang tidak terelekkan diatas bentangan empat paradigma tersebut, mereka harus mengakui adanya kebutuhan untuk redesign secara fundamental cara-cara mereka berkomunikasi, belajar, dan mengkoordinasikan kegiatan Tim di dalam dan diantara organisasi. Globalisasi bukan sekedar ekspansi. Ini merupakan jagad yang sama sekali berbeda dengan ekologi yang membatalkan semua asumsi lama. Organisasi yang dapat cepat menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan baru akan berjaya. Sebaliknya, mereka yang mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan cara lama akan mengalami efek dinosaurus di zaman purba yang mengalami kepunahan.
Bagaimana kita membangun jembatan untuk dapat bertahan hidup di masa mendatang? Bagaimana perusahaan-perusahaan nasional yang tumbuh terlalu cepat, dan dibatasi oleh tradisi, belajar untuk melakukan perampingan, memutuskan hubungan dengan masa lalu, dan melangkahi batas-batas negara dan budaya yang sudah usang?. Tugas ini tergantung pada pemupukan pola pikir yang sama sekali baru tentang konsep pekerjaan itu sendiri, cara pekerjaan diorganisir, apa yang diproduksi dan untuk siapa?. Landasan berpikir ini akan bermuara pada kebutuhan bauran kompetensi (Competence mix) SDM di masa depan yang meliputi:
Kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi keberbagai macam kultur(multikulutralisme). Suatu kemampuan yang dimulai dengan pengetahuan tentang kultur itu sendiri.
Kompetensi teknologi di zaman menjamurnya teknologi informasi dan komunikasi secara cepat, dengan pemahaman mengenai bagaimana mereka dapat diterapkan untuk kerjasama Tim dalam lingkungan lintas budaya yang terdesentralisasi.
Ketrampilan kepemimpinan yang unik (model kepemimpinan transformasional menggantikan model transaksional) yang berkaitan dengan penciptaan dan pelestarian tim-tim bisnis dalam suatu lingkungan global.
Kompetensi seni ”memfasilitasi” yang rumit dan terus berkembang, atau melonggarkan proses-proses yang selalu kompleks dan kadang menyakitkan yang digunakan organisasi dan tim untuk menyelesaikan pekerjaan.

Terakhir, untuk direnungkan bersama. Segala perubahan lingkungan, merupakan sebuah proses yang harus diterjemahkan oleh manusia melalui pembelajaran terus menerus. Dan manusia selalu berhasil mengatasi setiap krisis dizamannya, disejarahnya, karena kemampuannya untuk berubah dan belajar. Belajar dan belajar adalah esensi hidup untuk meningkatkan kualitas kemanusian kita.

ANTAGONISME POLITIK: PERSPEKTIF PILKADA DI SULSEL

Oleh: M. Idrus Taba

Sulsel merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang telah menyelenggarakan Pilkada Gubernur paling eksotis dan menawan di Indonesia. Eksotis, karena memiliki daya tarik luar biasa yang melibatkan emosi masyarakat secara luas. Menawan, karena KPU sebagai penyelenggara berhasil menggiring prosesi tahapan secara sukses, dan masyarakat pendukung kandidat dapat menampilkan kedewasaan berdemokrasi tanpa harus berkubang dalam lumpur berdarah-darah. Juga, para para kandidat, secara khusus Calon terpilih versi KPU Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang yang tetap berada dijalur benar dalam menyikapi masa “injury time” putusan PK Mahkamah Agung yang belum juga meniup peluit akhir pertandingan. Namun disisi lain, mozaik demokrasi di Sulsel juga memberi pelajaran berharga, bahwa putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Pilkada Ulang, mencuatkan kecemasan yang disebut oleh Maurice Duverger (2002) sebagai antagonisme politik dalam tataran sikap dan perilaku individu serta kolektivisme dalam tataran institusi politik.

Antagonisme Politik
Antagonisme politik menurut Duverger merupakan unsur yang paling penting dalam politik; karena antagonisme ada, maka harus ada usaha (berbagai komunitas/kelompok lawan) untuk menghilangkannya atau sekurang-kurangnya untuk menguranginya guna mencapai integrasi sosial. Sudut pandang antagonisme politik, bagi kaum konservati tradisional; adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan untuk menempatkan “elite”-mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan- melawan “massa”- mereka yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari elite dan haknya untuk memerintah. Artinya, ada ras-ras superior, yang ditentukan untuk berkuasa, dan ras-ras inferior yang bisa berpartisipasi dalam proses peradaban hanya dibawah bimbingan ras-ras superior. Bagi kaum liberal, menolak paham tentang ketidaksamaan alami dikalangan kelompok-kelompok sosial atau ras. Mereka melihat perjuangan politik sama seperti perjuangan ekonomi: berebut sumberdaya yang terbatas atas pemuasan kebutuhan yang tidak terperi, dimana setiap orang mencoba meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya dengan merugikan orang lain. Disini homo politicus, tidaklah berbeda dengan homo economicus. Pergumulan politik mempunyai motif yang sama dengan seperti persaingan ekonomi dalam kondisi yang disebut struggle for life. Sedangkan bagi kaum Marxis, antagonisme politik, hakekatnya juga bersifat ekonomis, tetapi mereka lebih tergantung pada sistem produksi daripada persaingan bagi benda-benda konsumsi. Keadaan teknologi menentukan cara berproduksi, pada gilirannya menghasilkan kelas-kelas sosial pemilik faktor produksi (kaum kapitalis) yang sangat dominan atas mereka yang hanya memiliki tenaga saja (kaum pekerja). Kaum kapitalis akan mempertahankan terus dominasinya atas kaum tidak berpunya itu yang secara alami akan menolak mati-matian penindasan tersebut. Konsekuensinya, kata Duverger, perjuangan politik disebabkan perjuangan kelas.
Selain ketiga pandangan tersebut, juga ditandai dengan lahirnya teori-teori psikoanalisa yang menjelaskan motivasi psikologis tentang pergolakan-pergolakan politik. Konflik-konflik batin, misalnya, menghasilkan frustrasi yang berkembang kearah kecenderungan agresi dan dominasi. Bahwa homo politicus: keuntungan material dari kekuasaan bukanlah selalu motif utama yang mendorong manusia untuk mengejarnya.

Sebab-Sebab Antagonisme Politik
Secara katagorikal, antagonisme politik dibedakan pada tingkat individu seperti kecerdasan pribadi dan faktor psikologi serta lainnya pada tingkatan kolektif seperti faktor-faktor rasial, perbedaan di dalam kelas-kelas sosial, dan faktor-faktor sosiokultural. Setiap katagori sesuai dengan sebuah bentuk perjuangan politik. Perjuangan yang berputar disekeliling kekuasaan terjadi diantara individu-individu dalam pertentangan yang bersaing mendapatkan portofolio kabinet, kursi parlementer, pos menteri, berbagai jabatan publik dan sebagainya. Dalam konteks lebih luas, konflik-konflik individual ditingkatkan magnitudenya oleh konflik-konflik universal antar kelompok di dalam masyarakat- ras, kelas, komunitas, lokal korporasi, bangsa-bangsa dan seterusnya. Dua jenis kepentingan perjuangan -individu dan kolektif- menjadi campur baur. Arti pentingnya kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh ideologi politik yang dianut: ideologi liberal terutama mempertimbangkan konflik-konflik individual dan mengabaikan konflik kolektif; ideologi sosialis dan konservatif berbuat persis sebaliknya, yang pertama menekankan konflik-konflik kelas, dan yang kedua, konflik diantara ras-ras atau “kelompok horizontal” (bangsa-bangsa, agama-agama,dan semacamnya).

Antagonisme Politik Pilkada Sulsel
Kerasnya “perlawanan” kubu Asmara untuk tetap menyoal kekalahnnya hingga kepanggung Mahkamah Agung yang membuat tahapan Pilkada memasuki “injury time”, dapat disimak sebagai sebab-sebab individual. Ada dua jenis sebab-sebab individual; pertama, perbedaan di dalam bakat alami manusia yang merasa “lebih berbakat” daripada “orang lain” dan cenderung merasa di atas angin untuk tetap menjamin kekuasaannya. Kedua, tergantung pada kecenderungan psikologis, yaitu kecenderungan untuk tetap menekankan “dominasi dan kepatuhan” kepada lawannya, sementara lawannya kurang dapat menerima kondisi taklukan. Kedua tokoh Sayang dan Asmara berada pada kondisi tersebut.

Bakat-bakat individual/pribadi ini berasal dari faktor-faktor biologis menurut konsep Charles Darwin tentang struggle for life. Menurut Darwin dalam Origin of Species (1859), setiap individu harus bertempur melawan yang lain untuk kelangsungan hidup, dan hanya yang paling mampu berhasil. Proses seleksi alam ini menjamin terpeliharanya spesis maupun pemeliharaannya. Tokoh SYL dan HAS, sedang berada di medan struggle for life, karena mereka masing-masing sebagai pemimpin sebuah “koloni” yang memiliki prinsip: kekalahan berarti musnahnya spesis dan koloni. Teori Darwin adalah ekuivalen biologis dari filsafat Borjuis yang doktrinnya tentang persaingan bebas adalah manifestasi ekonomisnya; perjuangan bagi eksistensi dengan demikian menjelman menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Didalam arena politik, dia menjadi “perjuangan untuk posisi utama” (struggle for preeminence) (G.Mosca), dan ini menjadi basis teori tentang Elite: bahwa persaingan merebut kekuasaan akan memunculkan yang terbaik, yang paling mampu, dan mereka yang mampu memerintah.

Pada kecenderungan psikologis, dikatakan bahwa antagonisme politik akibat dari frustrasi psikologis yang berhubungan dengan konflik dari masa kanak-kanak yang dini yang terkubur dalam alam tidak sadar. Bahwa pengalaman dari masa kanak-kanak mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan psikologis berikutnnya dari seorang individu. Dalam masa kanak-kanak yang dini, orang tua memegang peranan yang sangat penting; seorang pribadi merumuskan dirinya dalam hubungannya dengan masyarakat melalui mereka. Setelah itu, hubungan orang tua secara tidak sadar mempengaruhi semua hubungan sosialnya yang lain, terutama yang menyangkut otoritas. Kepatuhan pelaku politik untuk tetap berada di jalur hukum dan otoritas pada kondisi yang semakin menyesakkan dan membuka peluang untuk chaos, adalah refleksi psikologis hubungannya dengan orang tuanya. Sebaliknya, kondisi Psikologis pada pelaku politik yang “ngotot” memaksakan “golden ball” pada injury time, adalah prosesi kecemasan dari keterpaksaan atas hilangnya “surgawi” pada masa kanak-kanak yang oleh Sigmund Freud disebut infantile sexuality (seksualitas masa kanak-kanak). Kekuasaan, adalah surgawi yang akan pergi setelah Pilkada. Hal ini sangat mencemaskan. Pengalaman “traumatik” ini akan dibawanya kemasyarakat, dimana dia harus mengganti prinsip kesenangan dengan prinsip kenyataan, “realty principle”, yang berarti dia harus melepaskan kesenangan atau membatasinya dengan sangat keras. Dia tidak lagi menggenggam “rasa ketakutan” orang yang takut dimutasi atau non-job. Dia harus patuh pada peraturan, kewajiban dan larangan yang memaksanya. Konflik antara tuntutan masyarakat dan keinginan untuk kesenangan ini menghasilkan frustrasi yang kemudian menjadi sebab fundamental bagi lahirnya antagonisme sosial.

Dari Antagonisme menuju Integrasi

Integrasi politik tentu menjadi harapan setiap pelaku politik yang sehat. Namun, haruskah integrasi politik dilalui terlebih dahulu oleh jalan “rusak” yang disebut konflik?. Memang ada ambivalensi antara Konflik dan integrasi. Walau berhadapan, tapi keduanya juga saling melengkapi. Antagonisme politik menghasilkan konflik, tetapi, juga sekaligus menolong membatasi konflik dan meningkatkan integrasi. Setiap perjuangan berisikan mimpi tentang perdamaian dan merupakan usaha merealisasikan mimpi tersebut. Memang, selayaknya Konflik dan integrasi, dipandang bukan sesuatu yang berlawanan, tetapi menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses umum yang sama. Bahwa konflik secara alami akan menuju integrasi, dan antagonisme cenderung - mudah-mudahan- menuju ke arah menghapus dirinya sendiri (self elimination) dan berikutnya menghasilkan harmoni sosial.

Pilkada Gubernur Sulsel, yang kemudian akan disusul Pilkada Bupati/Walikota, selayaknya dapat membangun pembelajaran politik yang semakin cerdas, berwawasan, dan semakin memperluas partisipasi politik rakyat secara lebih substansial, disamping bentuk-bentuk prosedural yang sudah berjalan. Antagonisme politik yang lahir dalam berbagai bentuk kelompok, simbol, dan ideologi, selayaknya tidak membuat kita berkubang dalam lumpur konflik yang berdarah, tetapi dapat terus melaju kearah prosesi-prosesi integrasi politik, yang berhasil membentuk harmoni sosial-politik yang semakin beradab.